Siberasi.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cirebon berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Selasa (28/5/2024). Pada aksi itu, mahasiswa juga mambakar ban bekas di tengah Jalan Kartini Kota Cirebon.
Ada empat aspirasi yang disampaikan, yakni kegagalan DPUPR dalam menyelesaikan persoalan banjir dan jalan rusak. Kemudian terkait pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Kopiluhur Argasunya, penolakan kenaikan tariff PBB dan komersialisasi fasilitas publik.
Koordinator Aksi, Sayroti Ikhwan menjelaskan, infrastruktur jalan Kota Cirebon mengalami kerusakan parah, utamanya di Jalan Terusan Pemuda. Padahal kantor DPUPR tepat berada di jalan tersebut.
“Hal ini seolah tutup mata. Belum kalau hujan, Jalan Terusan Pemuda selalu banjir dan kerap mengakibatkan kendaraan yang melintas dan parkir di wilayah tersebut mengalami kerusakan,” paparnya.
Persoalan TPA Kopiluhur, kata Sayroti, dinilai sudah melebihi kapasitas. Kemudian pengelolaan yang kurang maksimal. “Akibatnya, air tanah tercemar, polusi dan bau menyengat yang meresahkan masyarakat setempat,” terangnya.
Sedangkan kenaikan tarif PBB, Sayroti menjelaskan, banyak masyarakat yang mengeluhkan karena harus membayar dua kali lipat dari sebelumnya. “Masyarakat resah dan meminta aturan tersebut ditinjau ulang,” ungkapnya.
Menemui masa aksi, Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan, regulasi yang mengatur tentang PBB akan ditinjau ulang pada Juli 2024 mendatang. “Pemerintah eksekutif dan legislative menypakati, Juli nanti akan direvisi atau ditinjau ulang,” paparnya.
Hal serupa disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Sumanto. Ia menyampaikan, regulasi akan dilakukan revisi bersama DPRD. Tetapi harus diketahui, pendapatan daerah diguanakan untuk belanja pemerintah, salah satunya adalah perbaikan jalan.
“Kenaikan tarif PBB itu untuk memenuhi belanja daerah, sesuai aspirasi masyarakat melalui DPRD. Tetapi revisi regulasi ini juga menyesuaikan permintaan masyarakat, sehingga realiasi aspirasi juga akan berkurang,” tuturnya.
Perihal infrastruktur, Kepala DPUPR Kota Cirebon, Rachman Hidayat menjelaskan, ada 159 ruas jalan yang mesti diperbaiki. Tetapi tahun ini baru bisa 80 ruas jalan yang diperbaiki.
“Sejak awal tahun sudah 30 ruas jalan yang sudah reaslisasi, dan kita masih mengejar target penyelesaian hingga akhir tahun. Termaasuk Jalan Terusan Pemuda, tahun ini akan diperbaiki,” jelasnya.
Kemudian soal pengelolaan TPA Kopiluhur, Kepala DLH Kota Cirebon, dr Yuni Darti SpGK mengaku, bahwa saat ini operasional masih normal. Kapasitas TPA Kopiluhur masih bisa menampung 5-10 tahun mendatang.
“Kita berupaya agar pengelolaan bisa lebih maksimal. Karena persoalan sampah tidak hanya persoalan hilir, tetapi juga perbaikan di sisi hulu, yakni masyarakat,” katanya.