Siberasi.id – Anggaran tidak kurang dari Rp44 miliar disiapkan untuk perbaikan sebanyak 82 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Cirebon. Sumbernya dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Cirebon.
Hal tersebut seperti diungkap Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Moch Salim Somad saat membersamai Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, meninjau revitalisasi SD Negeri 1 Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (28/9/2026).
“Tahun 2026 terdapat 82 sekolah SD yang kita intervensi, baik melalui APBN, APBD 1, maupun APBD 2. Khusus untuk Kabupaten Cirebon, total anggarannya Rp44 miliar untuk tahun 2026 ini,” ungkap Salim.
Dalam kunjungannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, meninjau langsung progres pembangunan SDN 1 Kedungjaya. Tampak Bupati Cirebon, Imron, juga turut mendampingi kunjungan tersebut.
Khusus untuk SDN 1 Kedungjaya, alokasi anggarannya sebesar Rp1,8 miliar. Hingga saat ini, progresnya baru sekitar 40 persen.
“Kami meninjau pembangunan SD Negeri 1 Kedungjaya yang mendapatkan bantuan revitalisasi tahun 2026,” ungkap Mu’ti seusai peninjauan.
Dengan anggaran sebesar Rp1,8 miliar, pembangunan SDN 1 Kedungjaya mencakup 12 ruang kelas, dua ruang administrasi, satu perpustakaan dan sembilan toilet.
“Alhamdulillah sekarang pembangunannya berjalan lancar. Memang baru 40 persen, tetapi insya Allah dalam waktu dua bulan lagi sudah bisa selesai 100 persen,” kata Mu’ti.
SDN 1 Kedungjaya sendiri merupakan hasil penggabungan atau merger dari dua SD, yakni SDN 1 Kedungjaya dan SDN 2 Kedungjaya. Selama proses revitalisasi, aktivitas pembelajaran sementara menggunakan gedung serbaguna milik desa setempat.
“Mudah-mudahan dengan revitalisasi ini, sarana pembelajaran bisa lebih representatif dan lebih baik lagi,” katanya.
Pembangunan tersebut menggunakan mekanisme swakelola, sebagai penanggungjawabnya ialah kepala sekolah yang dalam pelaksanaannya melibatkan warga sekitar.
Mu’ti menegaskan, pemerintah tidak dapat merevitalisasi seluruh sekolah secara bersamaan. Sekolah dengan kondisi rusak berat menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan.
“Pembangunan tidak bisa sekaligus, melainkan bertahap. Kita tetap memprioritaskan sekolah yang rusak berat,” tuturnya.
Sekolah yang belum mendapatkan alokasi anggaran untuk revitalisasi pada 2026, sambung Mu’ti, masih berpeluang mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya. (afi)

