Siberasi.id – Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Rabu (23/9/2026). Selain PAD, fraksi-fraksi juga menyoroti pengelolaan belanja dan perlunya koreksi fiskal dalam perubahan APBD.
Juru Bicara Fraksi PKS-Nurani, H. Karso, menyampaikan kekhawatiran atas koreksi penurunan PAD yang mencapai Rp32,51 miliar. Ia meminta Pemerintah Kota Cirebon memperkuat kemandirian fiskal dan tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Struktur perubahan APBD ini terkesan timpang, perlu ditata ulang melalui pemangkasan agenda non-prioritas, demi memperkuat perbaikan infrastruktur, pengelolaan sampah, serta jaminan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat-Pembangunan, M Handarujati Kalamullah, menyoroti peramalan target pendapatan dalam APBD murni. Menurutnya, kontraksi target pajak daerah perlu diantisipasi melalui mitigasi risiko yang lebih matang agar tidak terjadi kembali perbedaan signifikan antara target dan realisasi pendapatan.
Handarujati juga mendorong penerapan pembayaran digital berbasis QRIS secara menyeluruh, khususnya untuk mencegah potensi kebocoran retribusi parkir di sejumlah koridor ekonomi kota.
Ia menilai sistem pembayaran dan penyetoran konvensional perlu dievaluasi untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan penerimaan masuk langsung ke kas daerah.
“Transformasi digital ini adalah conditio sine qua non untuk memotong rantai birokrasi setoran,” ujarnya.
Catatan mengenai penyusunan target pendapatan juga disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Imam Yahya. Ia meminta Pemkot Cirebon menggunakan metode peramalan pendapatan yang konservatif dan terukur dalam penyusunan APBD murni mendatang.
Menurut Imam, langkah tersebut diperlukan agar koreksi target pendapatan tidak kembali terjadi secara signifikan ketika APBD memasuki tahun berjalan.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong, pemda tidak sekadar melakukan tambal sulam anggaran pada Perubahan APBD 2026. Hendaknya diberikan dengan catatan syarat ketat, TAPD pun wajib melakukan rasionalisasi belanja operasional,” paparnya.
Juru Bicara Fraksi PAN, Anton Octavianto, turut meminta Pemkot Cirebon memperkuat PAD sekaligus mengevaluasi peningkatan belanja daerah. Ia mendorong agar belanja modal yang produktif tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
“Harus tetap konsisten dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD bukan sekadar angka, tetapi wajah dari keberpihakan kebijakan,” ucapnya.
Menanggapi catatan fraksi-fraksi, Wali Kota Cirebon Effendi Edo SAP MSi mengatakan, penurunan target pendapatan sebesar 4,36 persen merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah.
Menurut Edo, koreksi target dilakukan untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan dengan kapasitas keuangan daerah yang sebenarnya. Langkah tersebut sekaligus untuk menghindari penetapan target pendapatan yang terlalu tinggi.
“APBD yang sehat harus bersikap jujur dan mampu menyesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah yang sebenarnya,” tegasnya.
Edo mengapresiasi berbagai kritik dan masukan yang disampaikan anggota DPRD dalam rapat paripurna. Ia menyebut masukan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan untuk menjaga rasionalitas kebijakan anggaran.
“Kritik dan dialektika dari legislatif bukanlah sebuah hambatan, melainkan instrumen esensial yang merawat rasionalitas kita dalam merumuskan kebijakan,” tuturnya.
Pemkot Cirebon, lanjut Edo, akan mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk menggunakan anggaran secara cermat dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Sebab itu, kami berharap Banggar DPRD dan TAPD dapat segera menindaklanjuti detail teknis rancangan anggaran ini. Langkah kolektif ini diharapkan mampu melahirkan persetujuan bersama atas Perubahan APBD 2026 demi mengakselerasi kemaslahatan publik Kota Cirebon,” katanya.

