Siberasi.id – DPRD dan Pemerintah Kota Cirebon menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cirebon di ruang rapat Griya Sawala, Kamis (10/9/2026). Setelah kesepakatan ini, pembahasan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik SH mengatakan, perubahan APBD dapat dilakukan ketika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Selain perubahan asumsi KUA, penyesuaian anggaran dapat dilakukan karena adanya kebutuhan pergeseran anggaran antarorganisasi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Kondisi lain yang menjadi dasar meliputi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.
“Selain itu, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-organisasi, antarunit organisasi, program, kegiatan dan antarjenis belanja. Kemudian keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa,” tuturnya.
Fitrah menjelaskan, berdasarkan ketentuan tersebut, Wali Kota Cirebon memformulasikan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026.
Rancangan tersebut kemudian disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Banggar DPRD Kota Cirebon untuk dibahas bersama. Pembahasan menghasilkan rumusan yang dilengkapi penjelasan mengenai perubahan asumsi KUA yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Rancangan PPAS juga sudah disertai penjelasan berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan,” tuturnya.
Dalam pembahasan tersebut, TAPD dan Banggar juga menyepakati optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut tetap mempertimbangkan potensi pendapatan yang terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disertai pengendalian belanja.
“Setelah disepakati kami berharap agar APBD TA 2026 dapat dijalankan penuh amanah di bidang anggaran. DPRD juga terus meningkatkan komitmennya agar setiap nilai anggaran dan program yang telah disepakati, benar-benar untuk masyarakat,” tegas Fitrah.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026 merupakan bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
“Berbagai masukan, koreksi, dan dinamika pembahasan merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran yang kita susun semakin realistis, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Edo.
Edo menjelaskan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
“Kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS itu selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” paparnya.
Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,491 triliun. Angka ini turun Rp4,32 miliar atau 0,29 persen dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp1,496 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,541 triliun atau meningkat Rp54,27 miliar, setara 3,65 persen, dari sebelumnya Rp1,486 triliun. Dengan perubahan tersebut, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp49,33 miliar dan ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama.
“Setiap alokasi anggaran harus disusun secara realistis, efisien, efektif, terukur, dan dapat diselesaikan dalam sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026,” tutur Edo.
Pemerintah daerah bersama DPRD juga akan mengevaluasi perkembangan pendapatan secara berkala setiap bulan. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari pengendalian belanja selama pelaksanaan anggaran.
“Kami juga meminta seluruh kepala perangkat daerah menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan secara cermat serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki sumber pendanaan yang jelas,” katanya.

