Siberasi.id – Komisi II DPRD Kota Cirebon mengevaluasi program kerja jajaran direksi baru Perumda Pasar Berintan. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membenahi tata kelola pasar tradisional.
Evaluasi dilakukan melalui rapat kerja Komisi II DPRD di aula kantor Perumda Pasar Berintan, Selasa (16/9/2026). Dalam pertemuan itu, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis, mulai dari pengelolaan parkir, keberadaan pedagang di luar pasar, hingga kondisi infrastruktur 11 pasar tradisional.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah SSos MAP, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kontrak pengelolaan parkir Pasar Gunungsari yang telah berakhir. Komisi II juga menyoroti potensi kebocoran retribusi akibat aktivitas pedagang di luar pasar.
Karena itu, Komisi II meminta direksi dan manajemen Perumda Pasar Berintan memperkuat pengawasan terhadap seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk sektor parkir. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mencegah terjadinya pungutan di luar mekanisme yang berlaku.
“Selain itu, pemerintah bersama 248 RW harus bersinergi melarang aktivitas pedagang ilegal di luar pasar seperti di kawasan Pasar Gunungsari dan Kramat, demi keadilan pedagang resmi di dalam pasar,” tegas Andru, sapaan Handarujati.
Selain penertiban pedagang di luar pasar, Komisi II mendorong pemerintah daerah memberikan intervensi terhadap persoalan yang terjadi di 11 pasar tradisional Kota Cirebon. Menurut Andru, pembenahan seluruh pasar membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar.
Pemerintah Kota Cirebon juga diminta serius menyusun rencana pembangunan dan mengoptimalkan pengelolaan pasar. Pembenahan tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga pembinaan kepada pedagang melalui Perumda Pasar Berintan untuk meningkatkan daya saing.
“Ke depan, koordinasi lintas sektoral harus berjalan mulus tanpa ada aksi saling lempar tanggung jawab antarinstansi seperti kasus sebelumnya. Kami optimistis direksi baru mampu membawa perubahan nyata bagi pengelolaan sebelas pasar tradisional di Kota Cirebon,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon Iyan Rahadian Sunardi menyambut kunjungan kerja Komisi II DPRD sebagai bagian dari penguatan sinergi antara perusahaan daerah dan DPRD. Pertemuan tersebut membahas upaya mencapai target PAD sekaligus mengevaluasi sejumlah regulasi yang dinilai menghambat kinerja perusahaan.
Iyan menyebut Komisi II DPRD merupakan mitra strategis Perumda Pasar Berintan, khususnya dalam pengawasan dan penyelesaian persoalan regulasi. Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kinerja perusahaan dan mencapai target pendapatan.
“Kehadiran rekan-rekan dewan di sini murni sebagai mitra sejati yang siap mendampingi kami, bukan untuk mencari celah kesalahan. Kami berharap dukungan penuh dari Komisi II dapat mempermudah penyusunan regulasi guna mendongkrak target PAD,” ungkap Iyan.
Manajemen Perumda Pasar Berintan juga akan mengevaluasi sejumlah kontrak kerja sama yang dinilai merugikan perusahaan. Perbaikan terhadap perjanjian akan ditempuh, termasuk menindaklanjuti masa berlaku sejumlah kontrak di beberapa pasar.
Di antaranya, kontrak di Pasar Gunungsari yang akan berakhir pada 2027. Sementara kontrak kios Pasar Harjamukti berlaku hingga 2028 dan ruko hingga 2033.
Dari sisi pendapatan, Iyan mengatakan setoran Perumda Pasar Berintan ke kas daerah pada tahun ini baru mencapai Rp304 juta. Ia menilai angka tersebut masih belum mencerminkan potensi pendapatan yang ada di lapangan.
Karena itu, manajemen berkomitmen memperkuat penagihan piutang dan mengevaluasi pengelolaan sumber pendapatan perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan Perumda Pasar Berintan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.
“Angka setoran yang masuk saat ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi riil di lapangan. Melalui kerja sama tim yang solid dengan DPRD, kami optimistis kinerja keuangan dan penagihan piutang bisa jauh lebih optimal,” tambahnya.

