Siberasi.id — Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE, mendorong agar capaian pembangunan daerah diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Menurutnya, sambutan Wali Kota Cirebon dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI tidak hanya menjadi laporan kinerja, tetapi juga bahan evaluasi bersama.
Andrie menilai evaluasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap capaian pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kemerdekaan di usia 81 tahun ini harus dimaknai penyelenggaraan pemerintahan yang semakin matang, transparan, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif, memiliki peran penting memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan kepentingan publik,” katanya usai apel HUT ke-81 RI di Lapangan Bima Madya, Kota Cirebon (17/08/2026).
Ia optimistis semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, DPRD Kota Cirebon akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap setiap kebijakan dan program pembangunan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sejumlah isu menjadi perhatian DPRD, mulai dari jaminan kesehatan, pengendalian inflasi, penataan infrastruktur, hingga pelayanan publik. Menurut Andrie, sektor-sektor tersebut membutuhkan perhatian dan pengawasan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Di sektor kesehatan, misalnya, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Cirebon telah mencapai 100,33 persen dan mendapat UHC Awards 2026.
Atas capaian tersebut, DPRD terus mendorong agar tingginya kepesertaan JKN diikuti dengan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas.
“Capaian UHC merupakan hal yang patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan. Ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah yang harus terus kami awasi,” katanya.
Di bidang ekonomi, Andrie juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Predikat Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa Bali, menurutnya, harus menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan yang melindungi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Pengendalian inflasi harus terasa sampai ke dapur masyarakat. DPRD akan mendorong agar kebijakan terkait harga kebutuhan pokok, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekonomi daerah terus mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Andrie juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah dan DPRD memiliki peran masing-masing, sementara masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk berpartisipasi.
“Kota ini milik bersama. Pemerintah menjalankan kebijakan, DPRD mengawasi dan menyusun kebijakan bersama pemerintah, sementara masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi,” katanya.
Momentum HUT ke-81 RI, lanjutnya, juga menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. DPRD Kota Cirebon akan menggunakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan berjalan transparan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan hari ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagaimana kita bekerja keras, berpikir rasional, mengawal kebijakan, dan berkolaborasi untuk memajukan Kota Cirebon,” kata Andrie.

