Siberasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Balaikota Cirebon, Selasa (21/7/2026). Kedatangan Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) lembaga antirasuah itu untuk memberikan supervisi dalam rangka pencegahan korupsi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Kota Cirebon itu, tampak hadir Walikota Cirebon Effendi Edo, Wakil Walikota Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Iing Daiman, hingga kepala perangkat daerah.
Ketua Tim Korsup Wilayah II KPK, Arief Nurcahyo menjelaskan, kehadiran pihaknya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Ia mengatakan, pembahasan tidak hanya berfokus pada pencegahan korupsi secara umum, tetapi juga melihat secara lebih rinci proses perencanaan, penganggaran APBD, pelaksanaan program dan kegiatan. Termasuk pengadaan barang dan jasa, baik yang sedang berjalan maupun yang perencanaan tahun berikutnya.
“Yang kita khususkan pada hari ini terkait dengan bagaimana proses perencanaan, kemudian penganggaran APBD, pelaksanaan program kegiatan, dan terutama bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun ini maupun yang akan direncanakan di tahun depan,” jelas Arief.
Tim Korsup KPK juga mendorong adanya keselarasan antara proses perencanaan pemerintah daerah dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan kegiatan legislatif lainnya.
Menurut Arief, hal tersebut penting agar seluruh usulan dan program dapat terintegrasi dengan baik dalam Renstra maupun Renja perangkat daerah.
“Bagaimana nanti bersinergi masuk di dalam Renstra atau Renja perangkat daerah. Bagaimana keselarasan antara eksekutif dan juga legislatif,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran KPK dalam forum tersebut sekaligus sebagai peringatan dini atau early warning bagi pemerintah daerah terhadap potensi ancaman tindak pidana korupsi.
“Kehadiran kami di sini, pertama, memberikan early warning tentang ancaman atau bahaya tindak pidana korupsi. Kedua, bagaimana cara mencegahnya serta bagaimana mitigasinya,” kata Arief.
Respons Walikota Edo
Sementara itu, Walikota Cirebon, Effendi Edo meminta seluruh kepala perangkat daerah memanfaatkan kehadiran Tim Korsup KPK untuk berkonsultasi terkait berbagai persoalan tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan, rakor tersebut bukan hanya seremonial, melainkan menjadi ruang memperkuat pemahaman aparatur terhadap regulasi. Agar setiap kebijakan dan program pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kalau masih ada yang ragu atau belum memahami aturan dalam menjalankan program, silakan didiskusikan. Ini kesempatan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” kata Edo.
Ia menambahkan, upaya pencegahan korupsi harus menjadi komitmen seluruh organisasi perangkat daerah. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan di Kota Cirebon diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi hari ini, saya instruksikan kepada seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi total, memperbaiki tata kelola, dan membangun komitmen perubahan,” katanya. (afi)

