Siberasi.id – Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut merupajan yang ke-11 secara beruntun sejak 2015 silam. Bupati Cirebon, Imron, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu dari Plh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Firman Nurcahyadi pada Selasa (9/6/2026) lalu.
Opini WTP dari BPK merupakan bentuk pengakuan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah telah wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), memiliki kecukupan pengungkapan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Imron menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP menjadi bukti komitmen Pemkab Cirebon dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-11 secara berturut-turut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Imron.
Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berkomitmen untuk mempertahankan integritas, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” katanya.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan APBD yang efektif dan tepat sasaran.
Dalam proses audit, BPK RI juga menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemkab Cirebon yang berfungsi menjaga efektivitas program, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Pemkab Cirebon dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Prestasi ini menjadi motivasi bagi Pemkab Cirebon untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (adv)

