Siberasi.id – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan dinamika politik dalam pesta demokrasi tidak boleh lagi menempatkan perempuan sebatas pelengkap atau sekadar target perolehan suara.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan mendorong perempuan hadir sebagai aktor intelektual yang berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan daerah. Penegasan itu mengemuka dalam forum penguatan Perempuan dalam Konstelasi Politik Indonesia yang digelar di Kantor KPU Kota Cirebon, Selasa (30/12/2025).
Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses demokrasi, baik di ranah politik maupun pengambilan keputusan publik.
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati menyampaikan, keterlibatan perempuan merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah. Ia menilai perspektif perempuan memiliki kedekatan yang kuat dengan isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, serta ekonomi mikro yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU. Acara ini membuktikan komitmen kita bersama untuk membedah peran perempuan, bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar utama demokrasi. Kita tidak lagi bisa memandang keterlibatan perempuan hanya dari sisi kuantitas atau sekadar pemenuhan kuota 30 persen pada daftar calon legislatif,” ujar Siti Farida.
Ia menekankan pentingnya keterwakilan perempuan secara substantif, bukan sekadar formalitas. Menurutnya, tantangan berupa hambatan kultural dan stereotip gender masih menjadi realitas yang dihadapi perempuan dalam politik.
Namun, ia optimistis forum penguatan semacam ini dapat mendorong perempuan di Kota Cirebon untuk melahirkan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Politik hari ini membutuhkan sentuhan nilai kemanusiaan dan kejujuran. Saya percaya, jika lebih banyak perempuan cerdas dan berintegritas menduduki jabatan publik, pengambilan keputusan akan lebih berkualitas. Tanpa peran aktif perempuan, demokrasi kita ibarat burung yang terbang dengan satu sayap, ia tidak akan pernah mencapai ketinggian maksimalnya,” tambahnya.
Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko menyampaikan, keterlibatan perempuan di parlemen Kota Cirebon menunjukkan tren yang terus meningkat. Data KPU mencatat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cirebon mengalami perkembangan positif dari satu periode ke periode berikutnya.
“Pada periode 2019-2024, angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cirebon mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 34 persen. Ini sudah di atas ambang kuota minimal. Bahkan di jajaran eksekutif, Wakil Wali Kota kita saat ini adalah representasi perempuan. Ini menunjukkan keterlibatan unsur perempuan di Kota Cirebon sangat luar biasa,” jelas Mardeko.
Meski demikian, Mardeko menyoroti tantangan yang masih dihadapi partai politik dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan. Ia menyebutkan bahwa pada proses pendaftaran calon legislatif, masih ditemukan partai politik yang belum mampu memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kaderisasi yang berkelanjutan.
“Ini menjadi catatan penting untuk menghadapi Pemilu tahun 2029 mendatang. Kami berharap ke depan, pendaftaran anggota legislatif dari unsur perempuan bisa memenuhi harapan. Fakta di lapangan menunjukkan, semakin banyak perempuan yang mendaftar dan terlibat aktif, kecenderungan keterpilihannya pun semakin tinggi,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Mardeko berharap lahir tokoh-tokoh perempuan baru yang siap membawa perubahan positif serta menjadi bekal bagi aktivis dan politisi perempuan dalam menghadapi dinamika politik ke depan.
“Tentu dengan cara yang bermartabat, santun, namun tetap kompetitif demi kemajuan Kota Cirebon,” pungkasnya.