CIREBON – Kondisi kas daerah Kota Cirebon tengah kritis. Sejalan dengan itu, serapan anggaran belanja pun masih minim, sekitar 60 persen lebih.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Keuangan Daerah (BPPKD) Kota Cirebon Arif Kurniawan, ditemui usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Cirebon, Rabu (8/12/2021).
“Kondisi di kas daerah kita ada sekitar Rp1,5 miliar. Sementara serapan anggaran sekitar 62 persen,” ungkap Arif.
Arif belum bisa memastikan solusi untuk mencukupi kebutuhan pembayaran atas beban belanja. Jika sampai akhir tahun kondisinya tidak berubah signifikan, maka Pemkot Cirebon terancam berhutang.
“Kalau ada yang tidak bisa terbayarkan, maka menjadi hutang. Dibayarkan di APBD Perubahan 2022 atau APBD 2023,” katanya.
Disebutkan Arif, penambahan kas daerah dari sektor pajak hanya bisa sekitar Rp8-10 miliar per bulan. Sedangkan targetnya Rp16 miliar. Kondisi itu salah satunya dipicu pandemi Covid-19.
“Dari pemerintah provinsi masih ada Rp6 miliar yang belum masuk. Dari pemerintah pusat sekitar Rp20 miliar. Semuanya DBH (dana bagi hasil, red),” jelasnya.
Ia berharap pada beberapa hari ke depan kebutuhan kas daerah untuk pembiayaan belanja dapat tercukupi. “Kita berusaha untuk mencukupi,” kata Arif. (jri)