Siberasi.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon terus memperkuat kolaborasi multipihak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Proyek Implementasi Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) untuk Industrialisasi Pertanian dan Material Baru, yang berlangsung di Hotel Grand Mansion, Rabu (20/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, serta perwakilan pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan.
Dalam sambutannya, Effendi Edo menegaskan MoU tersebut merupakan langkah awal penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan sistemik, terintegrasi, dan kolaboratif.
“Tugas kita bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan membangun sistem yang memberi kesempatan masyarakat miskin untuk berdaya. Skema SCLSC kami nilai sebagai solusi konkret untuk memperkuat rantai nilai pertanian hingga ke pasar,” ujar Effendi Edo.
Ia menambahkan, letak geografis Cirebon yang strategis sebagai simpul Jawa Barat dan Jawa Tengah membuka peluang besar untuk menjadikannya pusat pengolahan, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian dari Brebes, Indramayu, hingga Kuningan. “Semangat kita adalah menciptakan nilai tambah dari sektor hulu hingga hilir,” lanjutnya.
Edo juga menegaskan tiga manfaat utama dari program ini, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui koperasi, peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Selain itu, program ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketimpangan sosial.
Mengutip pesan Bung Hatta, Edo mengajak semua pihak untuk membangun dari pinggiran. “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Mari kita nyalakan lilin itu, dari Brebes hingga Cirebon, agar sinar pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BP Taskin, Budiman Sudjatmiko menyebut, kerja sama ini sebagai tonggak penting dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan struktural. Ia menekankan peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
“Penandatanganan MoU ini adalah langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya koperasi bisa menjadi katalisator transformasi pertanian yang berkelanjutan,” ujanya.
Ia menambahkan, program ini melibatkan empat pemerintah daerah (Kota dan Kabupaten Cirebon, Brebes, Indramayu, dan Kuningan) serta lima mitra swasta, termasuk PT Garam (Persero) dan perusahaan pengolahan limbah asal Belanda, Harvest Waste. Kolaborasi multipihak ini dinilai penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya lokal.
BP Taskin juga merinci sembilan sektor prioritas yang menjadi fokus kolaborasi, antara lain pangan, energi baru terbarukan, industri kreatif, digital, pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, dan hilirisasi produk.
Skema SCLSC yang diadopsi merupakan sistem rantai pasok semi tertutup yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah secara efisien dan berkelanjutan. Dengan koperasi dan UMKM sebagai aktor utama, masyarakat miskin dapat terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi produktif.