Siberasi.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan penyusunan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) guna mendukung pengembangan wilayah yang lebih optimal. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi evaluasi tata ruang yang digelar di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025) sore.
Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, serta dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Cirebon, Effendi Edo.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya percepatan penyusunan RDTR agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam tata kelola ruang wilayah.
“Hari ini kita telah mengadakan rapat evaluasi bersama Menteri ATR/BPN untuk memastikan tata ruang di Jawa Barat segera dibenahi. RDTR harus segera diproses agar pembangunan lebih terarah dan tidak ada daerah yang tertinggal,” ujarnya.
Menurut Dedi, banyak daerah di Jawa Barat yang mengalami kendala dalam proses penyusunan RDTR, sehingga perlu percepatan agar pembangunan bisa berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan nasional.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi forum sinkronisasi RDTR antar daerah di Jawa Barat guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
“Pada kesempatan ini, kami mensinkronisasikan dua hal utama, yaitu menciptakan iklim investasi yang sehat dan menjaga postur lingkungan yang sehat,” jelas Gubernur Dedi.
Ia menambahkan bahwa konsep tata ruang yang sehat berarti bebas dari risiko kesehatan dan bencana, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Walikota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan komitmennya dalam mempercepat penyusunan RDTR di daerahnya.
“Kami di Kota Cirebon berkomitmen untuk terus memperbaiki tata ruang agar mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi ini, kami berharap proses RDTR dapat dipercepat dan potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal,” ungkapnya.
Rapat ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat implementasi kebijakan tata ruang yang lebih baik, dengan harapan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat.