Siberasi.id — Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kota Cirebon karena masih berada di bawah 50 persen dari total anggaran.
Realisasi ini mencakup tiga bidang utama, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air, dengan total pagu anggaran sebesar Rp15,4 miliar. Namun, hingga pekan pertama November 2024, serapan anggaran baru mencapai sekitar 47 persen.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP, mendesak DPUTR untuk segera menyelesaikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, khususnya yang termasuk dalam pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Kami meminta DPUTR dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon fokus menuntaskan pekerjaan sebelum akhir tahun agar tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya dalam rapat yang berlangsung di ruang serbaguna DPRD, Senin (4/11/2024).
Komisi II mengharapkan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur fisik yang telah direncanakan. Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan saluran air, yang belum terselesaikan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH mengingatkan, ketidakselesaian proyek ini bisa memperbesar risiko banjir, terutama dengan datangnya musim hujan.
“Saluran air yang belum terbangun ini bisa menjadi masalah serius saat musim hujan, mengingat potensi banjir di Kota Cirebon,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara SP MSi menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran dan berupaya memaksimalkan sisa waktu dua bulan di tahun ini. Menurutnya, capaian anggaran ini terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.
“Evaluasi ini penting bagi kami, dan dengan sisa waktu sekitar satu setengah bulan efektif, kami berharap kegiatan dapat diselesaikan sesuai harapan bersama,” katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, SH, serta jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPRD lainnya.