Close Menu
Siberasi
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Tentang Kami
    • Pedoman Media Siber
    • Redaksi
    • Beriklan
    Facebook Instagram YouTube
    SiberasiSiberasi
    • Berita
      • Daerah
      • Cirebon
      • Nasional
    • Kolom
    • Politik
      • Umum
      • Griya Sawala
    • Video
    • Sibersastra
    Siberasi
    Home»Berita»Kisruh Jabatan Sultan, Pemerintah Diminta Turun Tangan
    Berita

    Kisruh Jabatan Sultan, Pemerintah Diminta Turun Tangan

    adminBy adminJumat, 11 Oktober 2024
    WhatsApp Facebook Twitter Telegram
    Pertemuan Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz (kanan), dengan Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi (kiri).
    Share
    Facebook WhatsApp Twitter Telegram

    Siberasi.id – Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, bertemu dengan Pj Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi. Mereka membahas situasi dan kondisi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, serta pilkada serentak 2024.

    Dalam pertemuan tersebut, Prabu Diaz juga mengangkat isu-isu yang sempat viral terkait Keraton Kasepuhan Cirebon.

    Prabu Diaz menyampaikan pentingnya pemerintah daerah mengambil langkah untuk meredam kegaduhan yang muncul di masyarakat akibat klaim terkait kepemimpinan di Keraton Kasepuhan.

    “Kami membahas perlunya pemerintah mencari solusi untuk menghilangkan kegaduhan yang timbul terkait klaim jabatan Sultan Kasepuhan,” ujar Prabu Diaz, Kamis (10/10/2024).

    Menurutnya, berdasarkan tradisi dan hukum adat, sultan Kasepuhan ke-16 saat ini adalah Pangeran Raja Lukman Zulkaidin, yang merupakan putra Sultan Sepuh ke-14, almarhum Pangeran Raja Arif Natadiningrat.

    Prabu Diaz menegaskan, secara de facto dan de jure, garis kepemimpinan itu sudah berjalan turun-temurun sejak era Sunan hingga Sultan Sepuh ke-15.

    Namun, pada masa Sultan Sepuh ke-16, muncul beberapa pihak yang mengklaim gelar Sultan Kasepuhan.

    Kegaduhan itu, terutama di media sosial, semakin liar dengan adanya saling tuduh dan fitnah mengenai keabsahan garis keturunan.

    “Kami mengambil inisiatif untuk membantu pemerintah mencari solusi bersama,” lanjutnya.

    Penyelesaian masalah itu rencananya akan melibatkan para pakar hukum, Forkopimda, dan para ahli sejarah serta budaya. Mereka juga akan menggali data dari sumber-sumber yang valid, termasuk arsip negara.

    “Kita perlu mencari kejelasan, terutama dari data otentik yang sudah ada, untuk memastikan kebenaran terkait sultan yang sah,” jelas Prabu Diaz. (*)

    Berita Terkait

    Respons Cepat Damkar Bikin Kepercayaan Publik Meningkat

    Rabu, 19 November 2025

    Gemini Live dan Multi Window Jadikan Galaxy Z Fold7 Perangkat Produktif

    Rabu, 19 November 2025

    Bawaslu Kota Cirebon Kick Off Pendidikan Politik dan Demokrasi

    Kamis, 13 November 2025

    Ani Wulandari Resmi Pimpin Apklindo Cirebon, Tegaskan Komitmen Profesionalisme dan Kolaborasi

    Senin, 10 November 2025
    © 2025 - Siberasi.id. - PT Semesta Dua Bersaudara

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.