Siberasi.id – Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) berhasil meraih predikat ‘Baik’ dalam penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tahun 2024 dengan nilai 2,98.
Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa AP MM menjelaskan, penilaian ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 16/1997 tentang Statistik. UU tersebut memberikan mandat kepada BPS untuk membangun sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
“Kami menjalankan amanat undang-undang dengan sebaik-baiknya, tentu berkat kerja keras seluruh tim DKIS Kota Cirebon,” ujar Ma’ruf usai menerima penghargaan.
Ma’ruf juga menjelaskan, tujuan dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, yang berperan penting dalam pelayanan publik di tingkat instansi pusat dan daerah.
“Kami selalu berinovasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral demi pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Evaluasi ini juga berfungsi sebagai panduan dalam memberikan saran perbaikan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk memperbaiki sistem statistik sektoral secara berkelanjutan.
“Hasil evaluasi akan menjadi motivasi bagi DKIS untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di daerah serta menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah,” ujarnya.
Kepala Bidang Statistik Sektoral DKIS Kota Cirebon, Herro Yudhistira mengungkapkan, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara Produsen Data dan Walidata di lingkungan Pemerintah Kota. “Kolaborasi dalam pengelolaan data statistik sektoral serta upaya peningkatan kualitas data adalah kunci utama keberhasilan ini,” jelas Herro.
Namun, Herro juga menyebutkan, tantangan terbesar ke depan adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang statistik. DKIS masih memerlukan tenaga fungsional statistisi di berbagai perangkat daerah untuk memperkuat pengelolaan data.
“Kami masih membutuhkan lebih banyak tenaga ahli statistisi untuk mendukung pengelolaan data yang lebih baik,” tegasnya.