BOGOR – Kemandirian Pesantren menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) di bawah komando Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Sebagai langkah implementasi, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mematangkan pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren.
Staf Khusus Menteri Agama, Muhammad Nuruzzaman mengatakan, rapat koordinasi ini sangat strategis agar semua komponen, perencana dan pelaksana, mempunyai pemahaman yang sama terhadap substansi program. Sehingga, sinergi dalam pelaksanaannya bias lebih optimal.
“Program Kemandirian Pesantren merupakan skala prioritas Kemenag di bawah Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Program ini mendapat perhatian khusus sejak pertama digulirkan. Oleh karena itu kami akan mengawal terus program ini agar bisa berjalan baik,” ujar Nuruzzaman seperti dilansir dari website Kemenag, Sabtu (4/9/2021).
Dikatakan Nuruzzaman, Program Kemandirian Pesantren kerap menjadi topik bahasan yang disampaikan dalam banyak kesempatan, baik formal maupun nonformal, termasuk dalam kesempatan rapat kerja dengan DPR.
Program ini mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk legislator. Ini tidak terlepas dari keberadaan pesantren sebagai entitas besar di Indonesia.
“Karena itu kita optimis, dan insya Allah program ini bahkan akan mendapat perhatian lebih besar sehingga dapat lebih dimaksimalkan,” tuturnya.
Nuruzzaman berharap, hasil perencanaan Program Kemandirian Pesantren dapat optimal sehingga program yang digulirkan tepat sasaran.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menambahkan, rakor mengagendakan pembahasan terkait kebijakan anggaran dan konsolidasi ulang rencana aksi tahun 2021. Situasi pandemi belakangan mengharuskan adanya penyesuaian ulang rencana kerja.
“Alhamdulillah tadi sudah menemukan beberapa titik temu antara konsep yang sudah disusun tim ahli dengan rundown kegiatan yang disusun pokja implementasi,” ungkap Waryono.
Hal tersebut, menurutnya, akan memudahkan pada saat nanti implementasi programnya agar lebih terstruktur, sehingga hasilnya sudah bisa terbaca dan akan menjadi modal best practice untuk dilanjutkan tahun berikutnya.
Lebih lanjut, Waryono menjelaskan, rakor juga akan mematangkan anggaran Program Kemandirian Pesantren yang sebagian sedang dalam proses telaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.
“Kami perlu mengantisipasi kendala-kendala teknis dalam penganggaran. Sehingga perlu adanya konsultasi dan koordinasi yang baik,” kata Waryono.
Hadir dalam rapat ini, Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Kemandirian Pesantren, Hasanuddin Ali, Para Kasubdit dan Kasubag pada Direktorat PD Pontren, serta para Kepala Bidang dalam lingkup Pusdiklat Teknis Kementerian Agama RI. (red)