CIREBON – Penyusunan program prioritas pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon harus diimbangi dengan sasaran dan target yang jelas. Di samping efesiensi dan efektivitas anggaran.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar saat berbincang dengan Siberasi.id, Rabu (1/8/2021). Dikatakan Watid, pihaknya pada beberapa hari lalu telah menggelar rapat kerja bersama DKPPP.
“Di beberapa bidang ada yang bisa ditingkatkan. Misalnya wisata balai benih ikan, ternak sapi, produksi susu kambing etawa,” ungkap Watid.
Selain itu, Watid juga menyinggung pendapatan di sektor kelautan, yakni di Kejawanan. Sampai saat ini, Perwali yang diharapkan untuk meningkatkan pendapatan tak kunjung selesai.
“Sebelumnya BKD menjanjikan Agustus bisa selesai. Tapi belum juga selesai. Padahal potensi pendapatan bisa meningkat 100 persen, dari Rp1,3 miliar menjadi Rp2,5 miliar,” tuturnya.
Politisi Partai Nasdem tersebut juga mengakui, saat ini anggaran belanja program di DKPPP berkurang hingga 40 persen. “Makanya tidak bisa berbuat banyak. Namun kita dorong untuk peningkatan pendapatan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Cirebon, Yati Rohayati mengakui, anggaran tahun mendatang berkurang mencapai Rp4,9 miliar dari sebelumnya Rp9 miliar.
“Kita gelar saja apa yang sudah ada. Kita utamakan yang rutin. Namun kita juga ingin ada pemberdayaan masyarakat serta ketahanan pangan, seperti urban farming,” katanya. (red)